Review SOP Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, PTTUN Banjarmasin Lakukan Penyempurnaan Dokumen Sesuai Regulasi Terkini

Banjarbaru, Kamis, 6 Agustus 2026
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin melaksanakan kegiatan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagai langkah penyempurnaan dokumen SOP agar selaras dengan perkembangan regulasi, kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh SOP yang digunakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Review dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh SOP pada masing-masing subbagian di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian penomoran dan tahun SOP, serta penambahan maupun penyempurnaan aktivitas kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan tersebut disepakati perlunya penambahan beberapa dasar hukum pada sejumlah SOP, di antaranya Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal mengenai kenaikan pangkat tenaga teknis, petunjuk teknis usulan pensiun, pedoman teknis eksaminasi, Surat Keputusan Pembentukan Tim Media Sosial, serta Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pos Indonesia sebagai dasar hukum pada SOP surat keluar. Selain itu, tata urutan dasar hukum pada beberapa SOP, seperti SOP cuti, SOP Baperjakat, SOP ujian dinas, dan SOP pengisian absensi Komdanas, akan disesuaikan kembali berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim juga melakukan peninjauan terhadap tahun dan nomor SOP agar tetap mengacu pada dokumen awal pembentukannya dengan berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal. Apabila terdapat perubahan maupun pergantian penyusun SOP, akan dibuat Berita Acara atau Notulen yang menjelaskan bentuk perubahan sebagai bagian dari dokumentasi administrasi.

Pada aspek substansi, beberapa SOP memperoleh penyempurnaan aktivitas kerja. SOP Baperjakat akan ditambahkan usulan dari aplikasi SIKEP untuk tenaga kesekretariatan, sedangkan pada SOP pengisian absensi Komdanas akan ditambahkan proses lanjutan berupa pengelolaan data sebagai dasar pembayaran gaji, remunerasi, uang transport, dan uang makan. Selain itu, pada SOP Reward and Punishment akan ditambahkan mekanisme penyerahan rekapitulasi pegawai yang melampaui batas ketentuan presensi kepada pimpinan sebagai bahan penilaian sesuai peraturan yang berlaku. Indikator penilaian juga akan mencakup kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kondisi keluar kantor tanpa izin.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas penyusunan beberapa SOP baru, meliputi SOP Purna Bakti, SOP Maintenance SIKEP, SOP Pemeliharaan Jaringan, SOP Maintenance Website, serta penyempurnaan SOP Pengelolaan Media Sosial. Khusus untuk SOP Pengelolaan Media Sosial, disepakati bahwa setiap dokumen publikasi media sosial wajib diarsipkan sebagai data dukung, sementara pembahasan difokuskan pada penyesuaian dasar hukum dan flowchart tanpa mengubah alur proses yang telah berjalan.

Melalui kegiatan review ini diharapkan seluruh Standar Operasional Prosedur di lingkungan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTTUN Banjarmasin semakin tertata, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan SOP tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman kerja yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi, tata kelola organisasi, serta terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.