Banjarbaru -  Dalam rangka menyambut kunjungan kerja dan agenda pembinaan dari  Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Berdasarkan  Surat Pemberitahuan Satker Pembinaan Daerah dari Mahkamah Agung RI Nomor: 156/WKMA.NY/UND.HM3.1.2/IX/2026 tanggal 15 September 2026, maka Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Pengadilan di wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 September 2026, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Jalan Bina Praja Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, rapat dimulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut maka, kegiatan rapat koordinasi ini membahas sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan kebijakan atau aturan internal terbaru, serta penampungan dan inventarisasi berbagai permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagai bahan penyelesaian dan pembahasan dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Umum Banjarmasin dan dihadiri oleh Para Ketua  Pengadilan Tingkat Banding lainnya, serta dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dihadiri oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Fokus utama dalam pembahasan  rapat koordinasi ini adalah untuk mengoptimalisasi seluruh aspek sarana, prasarana, penyusunan agenda kegiatan, serta kesiapan dokumen teknis dan administratif  khusus bagi Peradilan Tingkat Banding. Persiapan secara menyeluruh ini dilakukan guna menyambut kedatangan Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., serta Hakim Agung lainnya dan  Sub Bagian Kesektrariatan yang dijadwalkan hadir untuk memberikan pembinaan serta pengawasan daerah di wilayah hukum Kalimantan Selatan.

Mengakhiri pengarahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Umum Banjarmasin menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan agenda Pembinaan Daerah ini sangat bertumpu pada sinergi, soliditas, serta komitmen kolektif seluruh jajaran. Selanjutnya Ketua Pengadilan Umum Banjarmasin menginstruksikan agar seluruh tahapan persiapan—mulai dari kesiapan sarana prasarana, kelengkapan administrasi, hingga teknis pelaksanaan—dapat dikawal secara ketat, terstruktur, dan akuntabel. Lebih dari sekadar agenda seremonial, kehadiran Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah diharapkan mampu memberikan arahan strategis, bimbingan substantif, serta masukan konstruktif dalam mengevaluasi kinerja operasional di lapangan. Melalui momentum ini, Pengadilan Tingkat Banding lainnya juga berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, mengoptimalkan pengawasan internal, dan meningkatkan mutu tata kelola peradilan demi terwujudnya pelayanan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Kalimantan Selatan.